Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi

Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi yang dilontarkan Partai Demokrat dan mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil keputusan yang terbaik bagi pemerintahan.

"Kita sama-sama partai, kita sederajat di situ, hubungan kita dengan presiden. Silakan ambil keputusan yang terbaik bagi pemerintah, kami siap saja meneruskan koalisi atau sebagai penyeimbang di luar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Syamsul Bahri saat menghadiri pembukaan Rakerda I Partai Golkar Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu.

Menurutnya, karena Golkar dan Demokrat adalah sama-sama partai, posisi keduanya sederajat dan tidak subordinat. Sehingga yang perlu dikedepankan adalah dialog untuk menciptakan saling pemahaman dan saling pengertian, bukan dengan ancaman evaluasi.

Dia menjelaskan, sebenarnya para kader Golkar telah diinstruksikan pimpinan partai untuk mengawal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhir periode agar tercipta pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Sehingga, timbulnya soal angket mafia pajak seharusnya dinilai bukan sebagai masalah yang mempengaruhi koalisi.

Golkar menilai hak angket lebih efektif bisa membongkar mafia pajak yang menggerogoti penerimaan negara di sektor hulu, sebagai upaya penyeimbang pemberantasan korupsi di sektor hilir.

"Dua-duanya harus diberantas. Jangan hanya sektor hilir sementara hulunya dibiarkan begitu saja. Kami menilai bahwa ini langkah konsisten Partai Golkar untuk mendukung itu," katanya.

Samsul menegaskan, karena Golkar sudah berkomitmen mengawal pemerintahan dari awal, Partai Demokrat seharusnya tidak perlu khawatir bahwa angket mafia pajak itu akan melahirkan sebuah pendapat yang memperburuk citra pemerintah.

Justru, katanya, langkah tersebut dapat menimbulkan pendapat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh membenahi perpajakan dan sistem penerimaan negara.

Menurutnya, Golkar sudah menjelaskan dengan baik maksud dukungan hak angket tersebut. Namun kalau dinilai belum cukup, keputusan diserahkan ke presiden. Sebab, partai berlambang pohon beringin tersebut menilai mereka tidak dalam posisi mengemis agar tidak dikeluarkan dari koalisi.

"Kami sudah menjelaskan, kenapa masih menjadi bulan-bulanan? Silakan ambil sikap kalau itu dianggap belum cukup. Golkar tidak dalam posisi meminta-minta atau meminta belas kasihan," tegasnya. Demikian Info Kita tentang Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi.