Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi

Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi yang dilontarkan Partai Demokrat dan mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil keputusan yang terbaik bagi pemerintahan.

"Kita sama-sama partai, kita sederajat di situ, hubungan kita dengan presiden. Silakan ambil keputusan yang terbaik bagi pemerintah, kami siap saja meneruskan koalisi atau sebagai penyeimbang di luar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Syamsul Bahri saat menghadiri pembukaan Rakerda I Partai Golkar Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu.

Menurutnya, karena Golkar dan Demokrat adalah sama-sama partai, posisi keduanya sederajat dan tidak subordinat. Sehingga yang perlu dikedepankan adalah dialog untuk menciptakan saling pemahaman dan saling pengertian, bukan dengan ancaman evaluasi.

Dia menjelaskan, sebenarnya para kader Golkar telah diinstruksikan pimpinan partai untuk mengawal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhir periode agar tercipta pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Sehingga, timbulnya soal angket mafia pajak seharusnya dinilai bukan sebagai masalah yang mempengaruhi koalisi.

Golkar menilai hak angket lebih efektif bisa membongkar mafia pajak yang menggerogoti penerimaan negara di sektor hulu, sebagai upaya penyeimbang pemberantasan korupsi di sektor hilir.

"Dua-duanya harus diberantas. Jangan hanya sektor hilir sementara hulunya dibiarkan begitu saja. Kami menilai bahwa ini langkah konsisten Partai Golkar untuk mendukung itu," katanya.

Samsul menegaskan, karena Golkar sudah berkomitmen mengawal pemerintahan dari awal, Partai Demokrat seharusnya tidak perlu khawatir bahwa angket mafia pajak itu akan melahirkan sebuah pendapat yang memperburuk citra pemerintah.

Justru, katanya, langkah tersebut dapat menimbulkan pendapat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh membenahi perpajakan dan sistem penerimaan negara.

Menurutnya, Golkar sudah menjelaskan dengan baik maksud dukungan hak angket tersebut. Namun kalau dinilai belum cukup, keputusan diserahkan ke presiden. Sebab, partai berlambang pohon beringin tersebut menilai mereka tidak dalam posisi mengemis agar tidak dikeluarkan dari koalisi.

"Kami sudah menjelaskan, kenapa masih menjadi bulan-bulanan? Silakan ambil sikap kalau itu dianggap belum cukup. Golkar tidak dalam posisi meminta-minta atau meminta belas kasihan," tegasnya. Demikian Info Kita tentang Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi.

Ajaran agama Islam

Ajaran agama Islam tidak pernah membenarkan tindak kekerasan dalam bentuk apa pun, terlebih untuk menyelesaikan permasalahan seperti Ahmadiyah di Indonesia.

"Kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi karena dalam ajaran Islam tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan," kata Umar Shihab dalam International Seminar Islam, Peace, and Justice di Jakarta, Sabtu (5/3/2011).

Seminar internasional sehari itu diselenggarakan bersama oleh Muhammadiyah, Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Organisasi Lintas Budaya Islam dan Pusat Dialog dan Kerjasama Antar-Peradaban.

Meski Ahmadiyah itu ajaran sesat, kata Umar Shihab, kekerasan yang terjadi dalam mengatasi permasalahan Ahmadiyah tetap merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi karena dalam ajaran Islam dan agama manapun kekerasan itu dilarang.

Umar mengatakan, Ahmadiyah merupakan ajaran sesat karena dalam ajarannya disebutkan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu salah dan bukan Islam karena itu ia mengharapkan para pengikut ajaran Ahmadiyah segera menyadari bahwa apa yang mereka percayai itu suatu kesesatan sehingga harus segera ditinggalkan.

Namun, Umar juga menyayangkan tindak kekerasan yang terjadi dalam upaya menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah ini karena para pelaku kekerasan itu hanya oknum-oknum yang menyatakan diri wakil Islam.

"Kekerasan yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan agama Islam sesungguhnya telah menyalahi ajaran Islam itu sendiri dan memperburuk citra Islam di mata dunia," tegas Umar.

Umar menambahkan, Islam mewajibkan umatnya untuk selalu berdamai dan memiliki banyak teman serta selalu mengucap salam karena dengan banyak teman, dapat dipastikan kedamaian akan tercapai. Begitupun untuk permasalahan Ahmadiyah ini, perlu dilakukan langkah yang benar-benar nyata, seperti memberikan dakwah tentang Islam yang sebenarnya.

Kelompok Ahmadiyah terbagi dalam dua aliran, yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore, keduanya berkembang di Indonesia. Dua kelompok tersebut memiliki perbedaan prinsip. Namun, keduanya sama-sama memercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Isa al Masih yang telah dijanjikan Nabi Muhammad SAW, dan itu menyalahi ketentuan Islam sesungguhnya. Demikian Info Kita tentang Ajaran agama Islam.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang menyatakan bahwa KPK telah membuat negara tekor mengundang kritik.

Kritik tersebut termasuk datang dari Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefuddin. Lukman yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, KPK telah berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran dan keberanian untuk memerangi korupsi.

"KPK bukan BUMN. Untung-rugi jangan hanya diukur dari perbandingan anggaran yang dikucurkan kepada KPK dengan uang yang berhasil diselamatkan. KPK memang belum berhasil memberantas koruptor kakap. Namun, KPK telah memperbaiki sistem keuangan birokrasi dan pendidikan antikorupsi," kata Lukman ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/3/2011).

Lukman mengatakan, gebrakan KPK telah menjadi faktor penjera bagi penyelenggara negara yang ugal-ugalan dalam mengelola anggaran negara. KPK harus diselamatkan dari upaya pemberangusan atas dirinya.

Tjatur sebelumnya sempat mengatakan bahwa KPK telah gagal memberantas korupsi. Uang yang berhasil diselamatkan KPK menurutnya baru sepertiga dari anggaran yang digunakan KPK. Tjatur juga mengkritik kemampuan KPK yang hanya mampu mengungkap kasus korupsi kecil. Demikian Info Kita tentang Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.