Faisal Basri kalah suara di TPS 007

Cagub Faisal Basri kalah suara di tempatnya mencoblos di TPS 007 Jalan Ciasem II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia memperoleh 43 suara sedangkan yang terbanyak suaranya di TPS itu adalah Jokowi-Ahok dengan 83 suara.

Petahana (incumbent) Foke-Nara hanya memperoleh 30 suara, diikuti Hidayat-Rachbini 7 suara, Alex-Nono 6 suara, dan Hendardji-Riza 2 suara.

Jumlah DPT di TPS ini sebanyak 316 suara dan cadangan sebanyak 8 suara. Suara tidak sah hanya berjumlah 2 suara.

"Kami menerima hasil ini dan legowo dengan hasil penghitungan sementara," kata Faisal Basri didampingi Biem Benyamin di markas pemenangaanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu.

Walau tidak unggul, Faisal masih berharap bisa lebih unggul dibandingkan calon yang berasal dari partai.

"Hasilnya kebanggaan buat kami. Independen bisa dapat suara sebanyak itu. Dapat mengalahkan calon yg didukung partai," kata dia.

Dia juga mengucapkan terimakasih kepada warga yang telah mendukungnya dan teman-teman yang telah bekerja mengantarkan dia sebagai calon gubernur DKI.

Faisal mengakui dirinya kalah di kelas bawah dan kebanyakan dididukung oleh kelas menengah atas.

"Kalau di kampung kami kalah telak banget. Tapi di kelas menengah agak lumayan posisi kami. Bahkan di beberapa TPS bisa mengalahkan incumbent," tambah dia.

Citra Kepariwisataan Sulsel

Tahun ini, citra kepariwisataan Sulsel menjadi pertaruhan, baik di mata nasional maupun internasional. Sejak 2010, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mencanangkan 2012 sebagai puncak tahun kunjungan wisata yang dikemas dalam Visit South Sulawesi.

Dalam dua tahun terakhir, beragam eventpariwisata digelar di sejumlah destinasi wisata,seperti Tana Toraja, Makassar,Selayar.Di Kota Makassar,beragam event pariwisata telah digelar, seperti Visit Makassar. Sementara di Toraja, Pemprov Sulsel menggelar Lovely December.Kemudian di Kabupaten Kepulauan Selayar digelar Takabonerate Expedition Island.

Pada tahun ini,dua event terakhir akan dijadikan sajian pamungkas kepada wisatawan asing sekaligus menutup Visit South Sulawesi 2012. Sail Takabonerate direncanakan akan dimulai 16-18 November 2012, dengan mengadakan pelayaran maritim dari Bali, Takabonerate,dan Kepulauan Spermonde. Pada event tahunan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel juga telah memastikan sejumlah kapal laut dari Darwin,Australia, akan berlayar ke Takabonerate.

Sekretaris Disbudpar Sulsel Jualianus Batara mengungkapkan, penyelenggaraan Sail Takabonerate tersebut ditanggung sepenuhnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. “Kami hanya diminta menyiapkan perahu untuk memuat beberapa orang yang menepi di beberapa destinasi pariwisata Sulsel,” papar dia kepada wartawan, kemarin.

Beberapa lokasi yang akan didarati wisatawan asing tersebut,di antaranya Makassar, Jeneponto, Takalar, Bantaeng,Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar. “Seluruh anggaran event ini dilaksanakan Pemerintah Pusat. Daerah hanya diminta menyiapkan dana pendampingan. Kami juga telah koordinasi dengan kabupaten/kota yang dilibatkan dalam pelayaran ini,” ujar Jualianus Batara.

Di sisi lain,kegiatan rangkaian Lovely December akan dimulai 1–8 Desember 2012, di antaranya International Rafting Open Sungai Saddang-Rantepao serta event Tour de Toraja,Tana Toraja, serta Toraja Utara. Kendati demikian, beberapa event pariwisata di kabupaten/kota lainnya tetap menjadi jualan Pemprov Sulsel untuk menyemarakkan eventkunjungan wisata Sulsel pada 2012 ini.

Sepanjang tahun ini, terdapat 62 pariwisata di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menyambut Visit Sulsel 2012. “Dengan kegiatan ini, kami yakin mampu meraih target untuk mendatangkan wisatawan asing sebanyak 100.000 orang dan 4,5 juta wisatawan domestik hingga akhir 2012 nanti,”papar dia.

Awal 2012,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo telah mewanti-wanti seluruh bupati dan wali kota di Sulsel untuk memperbaiki destinasi pariwisata dalam rangka menyambut Visit Sulsel 2012 tahun ini. Menurut dia,seluruh pihak terkait harus ikut berperan menghadirkan sebuah destinasi wisata dalam usaha menggaet wisatawan mancanegara untuk mau berwisata ke Sulsel. Harapan saya, destinasi (pariwisata) harus diperbaiki, disiapkan, dan memang bupati/wali kota di Sulsel harus ikut terlibat semuanya. Ini semua untuk kita,” pungkasnya.

Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel), saat ini memasuki masa kritis. Seperti diketahui,Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan, pelaksanaan program E-KTP harus rampung pada 31 Desember.

Ironisnya, baru 5 dari 7 kabupaten/ kota yang telah terinstalasi jaringan pendukung online program ini yang melakukan pelayanan pembuatan e-KTP. Sementara, dua daerah lainnya, yakni Kota Prabumulih dan Kabupaten OKI, hingga kini masih belum melayani pembuatan e-KTP. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumsel Mulyadin Roham menyatakan, secara umum permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini adalah jaringan dan peralatan.

Saat ini baru 70% kabupaten/ kota di Sumsel yang telah terkoneksi jaringan,sementara peralatan pendukung pelaksanaan program ini baru teralokasi di tujuh kabupaten/ kota, masing-masing Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten Banyuasin,Lahat,Muaraenim, Ogan Komering Ilir (OKI),dan Musi Rawas (Mura).

“Kondisi (pelaksanaan e- KTP) sekarang kritis,kita mendesak konsorsium agar mempercepat kerjanya. Jangan lagi ada kendala jaringan yang belum terpasang atau alat yang belum dikirim,” tandas Mulyadin seusai Rapat Koordinasi Program Nasional Penerapan E-KTP di Kabupaten/Kota se- Sumsel di ruang Abdi Praja, Pemprov Sumsel,kemarin.

Setali tiga uang, Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi Kependudukan Depdagri Amin Pulungan mengakui juga hambatan program e-KTP. Tak hanya di Sumsel, keterlambatan dan permasalahan serupa juga terjadi hampir di semua kabupaten/ kota di Indonesia. “Keterlambatan ini biasanya terjadi akibat ke-terlambatan pengiriman alat dari provider hingga kerusakan peralatan e-KTP ini,”katanya.

Untuk Sumsel sendiri, ujar dia, sekitar 70% alat yang diperlukan telah terinstalasi dengan provider dari pihak PT Indosat tbk,sedangkan sisanya masih harus menunggu pengiriman alat dari Jakarta. Kendati belum seluruhnya terkoneksi, pihaknya tetap optimistis program e-KTP dapat berjalan sesuai rencana, yakni 167 kabupaten/kota di Indonesia rampung di akhir Desember 2011, sedang 300 kabupaten/ kota lainnya diharuskan menuntaskan program ini pada 2012.

Pada 2012,data pembuatan e-KTP di seluruh Indonesia akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menjadi data resmi KPU, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai data pemilih pada sejumlah pilkada yang digelar pada 2013. “Nah, dengan e-KTP ini, setidaknya kita dapat meminimalisasi adanya KTP ganda saat pemilu berlangsung,”ungkap Amin.

Sementara itu, dari data yang dilansir Kemendagri, untuk pelaksanaan program e- KTP di Sumsel, tercatat Kota Palembang telah melakukan pelayanan bagi 21.754 jiwa, Kabupaten Lahat 5.594 jiwa, Muaraenim 300 jiwa, Mura di bawah 200 jiwa, dan Kota Prabumulih 18 jiwa.

Penyidikan kasus suap yang melibatkan Staf Ahli

Kejaksaan Negeri Bekasi, Jawa Barat, telah melengkapi berkas penyidikan kasus suap yang melibatkan Staf Ahli Walikota Bekasi Bidang Pembangunan, Agus Sofyan, sebagai tersangka.

"Dalam waktu dekat, berkas kasusnya segera kita kirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bekasi Andre Abraham di Bekasi, Selasa.

Menurut dia, pihaknya telah menahan mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi itu di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal pada Senin (3/10) demi kelancaran proses itu.

Andre mengatakan, berkas penyidikan tersebut dinilai telah lengkap karena berikut sejumlah bukti fisik penyuapan.

"Bukti yang kita miliki sudah cukup kuat untuk memajukan kasus ini ke meja hijau meski tanpa keterangan dari tersangka yang menolak diperiksa," katanya.

Dikatakan Andre, tersangka telah menandatangani Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Hal itu cukup untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan guna melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor Bandung.

"Bila segalanya lancar, sidang perdana kasus ini bisa digelar dua pekan ke depan. Selama menunggu jadwal sidang, tersangka ditahan di Lapas Bulak Kapal agar yang bersangkutan tidak kabur atau berupaya mempersulit proses ini," ujarnya.

Penahanan terhadap tersangka, kata dia, juga dilatarbelakangi perilaku Agus yang dinilai tidak koperatif dalam tiga kali pemanggilan yang tidak pernah dipenuhinya.

Secara terpisah, Refer Harianja, selaku kuasa hukum tersangka menilai ada kejanggalan dalam proses penahanan terhadap kliennya.

"Sebab Agus tidak pernah memberikan keterangan apa pun saat pemeriksaan. Kalau tidak ada keterangan di berkas penyidikan, apa yang akan diperiksa saat di persidangan nanti. Apa dasar penyidik tetap memperkarakan ini," katanya.

Kejanggalan lain adalah hak tersangka menerima pendampingan kuasa hukum selama pemeriksaan diabaikan kejaksaan.

"Padahal pasal yang mengancam tersangka dengan kurungan di atas 15 tahun mewajibkan yang bersangkutan didampingi kuasa hukum," katanya.

Kasus yang menjerat Agus adalah dugaan gratifikasi sebesar Rp 150 juta yang diterimanya kala masih menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi pada tahun 2006 sebagai pelicin penunjukan proyek.

Retribusi pemakaman di TPU Purangi

Masyarakat Kota Palopo mengeluhkan retribusi pemakaman di TPU Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Timur, yang mahal dan memberatkan. Pemkot Palopo melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (Disberkam), menarik retribusi Rp500.000 per satu makam. Sejumlah perwakilan masyarakat saat menyampaikan keluhan di Pemkot Palopo, kemarin, meminta retribusi pemakaman yang diatur dalam Perda No 15/2005 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, ditinjau ulang.

“Bagi orang kaya, biaya Rp500.000 tidak masalah, tapi bagi orang miskin biaya retribusi ini sangat mencekik leher,” ungkap Afrianto, salah seorang perwakilan mahasiswa yang mendampingi masyarakat. Sementara itu, Rosdiati, 45, salahseorangwargaJalan Ahmad Razak, mengeluhkan kebijakan Disberkam Palopo dalam pengelolaan TPU Purangi. “Untuk pembuatan tembok kuburan saja harus menggunakan tukang dan petugas Disberkam dan biayanya mencapai Rp2 juta.

Padahal, kalaukeluargasendiriyangmembuat tembok kuburan biayanya hanya Rp750.000, ”tuturnya saat mendatangi Kantor Disberkam. Kepala Disberkam Palopo Asrul Selleng mengatakan, sesuai Perda No 15/2005, retribusi pemakaman hanya Rp350.000 per makam. Retribusi ini terdiri atas Rp200.000 untuk biaya ambulans dan berbagai biaya pengurusan makam. Sedangkan Rp150.000 sebagai biaya penggalian kubur.

Hutan rakyat di Desa Buntu Kila

Hutan rakyat di Desa Buntu Kila, Kelurahan Rantekalua,Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, terbakar sekitar pukul 11.00 Wita, kemarin. Peristiwa kebakaran hutan tersebut merupakan yang kedua kali, sebelumnya hutan rakyat Buntu Kila terbakar pada Minggu (2/10), sekitar pukul 19.00 Wita.

“Saat ini masyarakat setempat dibantu aparat Polsek Mengkendek berusaha memadamkan titik-titik api yang masih menyala,”ujar Ketua RT Getengan, Tane kepada media. Embusan angin yang kencang membuat titik-titik api makin membesar. Ditambah sumber air yang jauh,membuat warga dan polisi kesulitan memadamkan api. Mereka berusaha memadamkan api secara manual menggunakan ranting-ranting pohon.

Titiktitik api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.00 Wita. Kapolres Tana Toraja AKBP Yudi AB Sinlaeloe langsung turun ikut memadamkan titiktitik api yang menyebar di beberapa lokasi dalam kawasan hutan rakyat. Kapolres Tana Toraja AKBP Yudi AB Sinlaeloe kepada wartawan mengatakan, masih menyelidiki penyebab munculnya kobaran api di kawasan hutan rakyat Desa Buntu Kila.

Dugaan awal, munculnya titiktitik api disebabkan ulah oknum warga yang membuka lahan perkebunan baru didalam hutan rakyat dengan cara membakar. “Penyebab kebakaran masih kami selidiki. Dugaan awal, akibat ulah warga yang akan membuka lahan baru,” ujarnya.

Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi

Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi yang dilontarkan Partai Demokrat dan mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil keputusan yang terbaik bagi pemerintahan.

"Kita sama-sama partai, kita sederajat di situ, hubungan kita dengan presiden. Silakan ambil keputusan yang terbaik bagi pemerintah, kami siap saja meneruskan koalisi atau sebagai penyeimbang di luar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Syamsul Bahri saat menghadiri pembukaan Rakerda I Partai Golkar Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu.

Menurutnya, karena Golkar dan Demokrat adalah sama-sama partai, posisi keduanya sederajat dan tidak subordinat. Sehingga yang perlu dikedepankan adalah dialog untuk menciptakan saling pemahaman dan saling pengertian, bukan dengan ancaman evaluasi.

Dia menjelaskan, sebenarnya para kader Golkar telah diinstruksikan pimpinan partai untuk mengawal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhir periode agar tercipta pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Sehingga, timbulnya soal angket mafia pajak seharusnya dinilai bukan sebagai masalah yang mempengaruhi koalisi.

Golkar menilai hak angket lebih efektif bisa membongkar mafia pajak yang menggerogoti penerimaan negara di sektor hulu, sebagai upaya penyeimbang pemberantasan korupsi di sektor hilir.

"Dua-duanya harus diberantas. Jangan hanya sektor hilir sementara hulunya dibiarkan begitu saja. Kami menilai bahwa ini langkah konsisten Partai Golkar untuk mendukung itu," katanya.

Samsul menegaskan, karena Golkar sudah berkomitmen mengawal pemerintahan dari awal, Partai Demokrat seharusnya tidak perlu khawatir bahwa angket mafia pajak itu akan melahirkan sebuah pendapat yang memperburuk citra pemerintah.

Justru, katanya, langkah tersebut dapat menimbulkan pendapat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh membenahi perpajakan dan sistem penerimaan negara.

Menurutnya, Golkar sudah menjelaskan dengan baik maksud dukungan hak angket tersebut. Namun kalau dinilai belum cukup, keputusan diserahkan ke presiden. Sebab, partai berlambang pohon beringin tersebut menilai mereka tidak dalam posisi mengemis agar tidak dikeluarkan dari koalisi.

"Kami sudah menjelaskan, kenapa masih menjadi bulan-bulanan? Silakan ambil sikap kalau itu dianggap belum cukup. Golkar tidak dalam posisi meminta-minta atau meminta belas kasihan," tegasnya. Demikian Info Kita tentang Partai Golkar tidak risau dengan rencana evaluasi koalisi.

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal pekan ini soal adanya parpol anggota koalisi yang melanggar kesepakatan koalisi karena mendukung pembentukan pansus angket pajak dinilai tak sejalan dengan komitmen pemerintah melakukan pemberantasan korupsi. Presiden tak menyebut nama partai, namun lazim diketahui keduanya adalah Golkar dan PKS.

"Pidato Presiden kemarin dilakukan karena desakan Partai Demokrat soal adanya partai pendukung koalisi yang setuju atas usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak. Padahal, apa yang dilakukan partai pendukung koalisi sebenarnya konsisten dengan kampanye Presiden, yaitu agenda pemberantasan korupsi," kata pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, kepada Kompas.com, Sabtu (5/3/2011).

Dikatakan Airlangga, seharusnya Presiden dan juga Partai Demokrat mendukung pengungkapan mafia pajak. Airlangga menyayangkan sikap Presiden dan Partai Demokrat yang cenderung resisten terhadap usulan pansus angket pajak.

"Apa yang dilakukan pihak pro pansus angket pajak tidak mengkhianati komitmen koalisi. Malah, mereka membuktikan kepada publik komitmen pemberantasan mafia pajak dengan mendorong pembentukan pansus angket pajak," katanya.

Dilihat dari persepktif lain, pengamar politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, pidato Presiden adalah respon atas desakan politisi Partai Demokrat yang terlanjur kecewa dengan Golkar dan PKS.

"Ini menjadi back-up politik buat Demokrat sehingga tidak ada alasan bagi Golkar dan PKS yang sering berdalih bahwa mereka (terkait desakan untuk keluar dari koalisi) menunggu sikap Presiden," katanya. Demikian Info Kita tentang Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Daftar Isi

Berikut Daftar Isi Info kita Selengkapnya: